5 November 2026 | Dilihat: 89 Kali

PELANTIKAN PENGURUS BARU DPC PKB MALTENG: SUKRI WAILISSA KIRIM PERINGATAN KERAS, KADER MALAS DAN TAK BERINOVASI DIPERSILAKAN KELUAR!

PELANTIKAN PENGURUS BARU DPC PKB MALTENG: SUKRI WAILISSA KIRIM PERINGATAN KERAS, KADER MALAS DAN TAK BERINOVASI DIPERSILAKAN KELUAR!

Malteng | mapikornews.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku, Basri Damus, secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dalam sebuah agenda politik yang berlangsung di Aula Hotel Lounusa Beach, Kecamatan Amahai, Rabu (4/11/2026).

Pengukuhan tersebut bukan sekadar pergantian dan pengesahan struktur kepengurusan, tetapi menjadi momentum penting bagi PKB Maluku Tengah untuk memperkuat konsolidasi internal, membangun soliditas kader, serta mempersiapkan kekuatan politik menghadapi kontestasi Pemilu 2029.

Dalam pidato perdananya, Ketua DPC PKB Maluku Tengah, Sukri Wailissa, langsung menyampaikan pesan tegas kepada seluruh jajaran pengurus dan kader. Ia menegaskan bahwa kepentingan partai harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, sebab keberadaan partai politik sejatinya harus berorientasi pada perjuangan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sukri menekankan, PKB membutuhkan kader yang memiliki semangat juang, kreativitas, inovasi, serta keberanian mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurutnya, tidak boleh ada kader yang hanya mencantumkan nama dalam struktur organisasi tanpa memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan partai.

“Partai PKB tidak membutuhkan kader - kader yang malas, tidak berinovasi, dan tidak memiliki kreativitas. Jadi, kalau memang bermalas - malasan, silakan keluar dari Partai PKB,” tegas Sukri di hadapan pengurus, kader, dan tamu undangan.Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kepengurusan baru DPC PKB Malteng tidak ingin terjebak dalam rutinitas organisasi yang hanya bersifat formalitas, tetapi menghendaki kerja politik yang nyata, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Sukri juga mengingatkan para anggota DPRD dari Fraksi PKB agar tidak merasa memiliki posisi yang lebih besar dibandingkan partai. Ia menegaskan bahwa jabatan legislatif merupakan amanah politik, sementara setiap kader yang menduduki jabatan tersebut tetap memiliki tanggung jawab sebagai petugas partai dan wajib menjalankan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Menurutnya, kekuatan partai tidak boleh bertumpu pada figur tertentu, melainkan harus dibangun melalui kedisiplinan organisasi, loyalitas, serta kesamaan visi dan komitmen perjuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Sukri juga menyinggung dinamika gerakan politik nasional, termasuk wacana pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia yang belakangan ramai diperbincangkan dan digaungkan oleh sejumlah elemen mahasiswa. Ia menunjukkan perhatian terhadap perkembangan aspirasi politik tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi nasional.

Evaluasi Empat Kursi, PKB Malteng Bidik Lompatan Politik pada 2029

Menghadapi agenda politik mendatang, Sukri secara terbuka menyoroti capaian PKB Maluku Tengah yang masih bertahan pada perolehan empat kursi DPRD dalam Pemilu 2019 maupun 2024.

Baginya, capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran pengurus. Kepengurusan baru dituntut melakukan pembenahan menyeluruh, memperkuat basis dukungan masyarakat, serta menghadirkan strategi politik yang lebih progresif.

Sukri optimistis bahwa Pemilu 2029 dapat menjadi momentum bagi PKB untuk meningkatkan kekuatan politik, bahkan membuka peluang merebut kursi DPR RI melalui konsolidasi dan kolaborasi dengan berbagai tokoh potensial.

Ia menilai, apabila seluruh kekuatan politik daerah dapat disatukan dan dikelola secara serius melalui gerbong PKB, maka target tersebut bukan sesuatu yang mustahil.

Sebagai langkah awal, DPC PKB Malteng akan memprioritaskan penguatan infrastruktur partai hingga ke tingkat paling bawah, mulai dari kepengurusan ranting hingga anak ranting.

Langkah ini dinilai penting agar PKB tidak hanya kuat dalam struktur kepengurusan, tetapi juga memiliki akar perjuangan yang kokoh di tengah masyarakat.

Basri Damus Ingatkan Kontrak Kinerja, Pengurus DPC Jangan Abaikan Target DPP

Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Maluku, Basri Damus, dalam arahannya menegaskan bahwa pengukuhan pengurus DPC PKB Maluku Tengah bukanlah kegiatan seremonial semata.

Menurut Basri, pengukuhan tersebut merupakan perwujudan ikrar, janji, serta komitmen kerja yang telah disepakati bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB di Jakarta.

Ia meminta seluruh pengurus membuka kembali dokumen kontrak kinerja yang telah disepakati agar setiap target dan tahapan kerja organisasi dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

“Buka kembali lembaran kontrak kinerja itu. Poin - poin apa yang sudah disepakati bersama dengan DPP. Jangan sampai lupa timeline yang sudah disusun, yang akhirnya bisa memicu adanya sanksi atau kebijakan khusus dari pusat,” tegas Basri.

Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap jabatan dalam struktur partai bukan sekadar kehormatan organisasi, melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja dan pencapaian target.

PKB Diminta Kawal PSN Hilirisasi Pala dan Kelapa di Maluku Tengah

Pada bagian lain sambutannya, Basri Damus memberikan apresiasi terhadap langkah dan kinerja Bupati Maluku Tengah, khususnya terkait upaya membangun komunikasi dan lobi di tingkat nasional untuk mendorong masuknya Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah rencana pengembangan hilirisasi komoditas pala dan kelapa yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan masyarakat.

DPW PKB Maluku bahkan menginstruksikan seluruh kader, baik yang berada di lembaga legislatif maupun dalam struktur kepengurusan partai, agar turut mengawal dan mendukung pelaksanaan program strategis tersebut.

Pengawalan itu diharapkan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan elemen masyarakat, sehingga program pembangunan tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku Tengah.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pengembangan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan dinilai menjadi salah satu peluang penting untuk memperkuat perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani pala dan kelapa.

Momentum Konsolidasi dan Pembuktian

Pengukuhan pengurus baru DPC PKB Maluku Tengah kini menjadi awal dari tantangan besar bagi Sukri Wailissa bersama seluruh jajaran pengurus.

Peringatan keras terhadap kader yang tidak produktif, evaluasi stagnasi perolehan kursi legislatif, hingga target peningkatan kekuatan politik pada Pemilu 2029 menunjukkan bahwa PKB Malteng dituntut melakukan perubahan nyata.

Publik tentu akan menunggu sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan dalam kerja organisasi, keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat, serta kontribusi nyata bagi pembangunan Maluku Tengah.

Sebab, kekuatan sebuah partai politik bukan hanya diukur dari banyaknya pengurus yang dilantik, tetapi dari seberapa besar keberanian dan kemampuannya memperjuangkan kepentingan rakyat. (MO-AH)