Jakarta | mapikirnews.com — Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, S.H, M.H, menegaskan bahwa investasi di sektor kelapa sawit yang terletak di wilayah Tapteng harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Penegasan tersebut disampaikan Masinton dalam Executive Dialogue 2026 yang bertajuk “Scaling Partnership and Investment for Resilient Palm Oil Landscapes and Sustainable Supply Chains in Aceh and North Sumatra” yang diselenggarakan oleh Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL) di Jakarta, pada Senin (02 November 2026).
Kegiatan multipihak tersebut membahas penguatan kemitraan lintas sektor serta pendorongan investasi hijau guna meningkatkan ketahanan petani dan rantai pasok kelapa sawit di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) pascabencana hidrometeorologi.
Dalam pemaparannya, Bupati Masinton mengungkapkan bahwa pemulihan masyarakat Tapanuli Tengah pascabencana banjir masih dihadapkan pada tantangan berat akibat cuaca ekstrem yang masih berlangsung.
“Setahun setelah banjir, kami masih menghadapi curah hujan tinggi dan banjir susulan. Penyelamatan masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas. Tapanuli Tengah memiliki 159 desa dan lahan sawit milik masyarakat seluas 16.836 hektare. Kami tidak menentang investasi, tetapi sawit harus memberi manfaat dan mendorong pertumbuhan bagi masyarakat sekitar,” tegas Masinton.
Ia menekankan bahwa skema kemitraan erat antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci mempercepat pemulihan ekonomi perdesaan sekaligus memitigasi risiko bencana secara jangka panjang.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Widiastuti, S.E, M.Si, QIA, menitikberatkan pada pentingnya sinergi kebijakan, ketahanan infrastruktur pertanian, dan kapasitas petani menghadapi risiko bencana. “Petani harus menjadi pelaku utama transformasi sawit berkelanjutan. Di Aceh dan Sumut, sawit menopang ekonomi pedesaan. Karena itu, praktik budidaya yang baik dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan utama,” ujar Widiastuti.
Untuk menghubungkan prioritas tersebut dengan dukungan lintas sektor, CSL menempatkan dialog sebagai ruang untuk menjembatani kebutuhan daerah dan peluang investasi ekonomi hijau. Edward Manihuruk, CSL Lead, menegaskan bahwa ketahanan lanskap bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga fondasi keberlanjutan bisnis.
“Temuan lapangan perlu diterjemahkan menjadi investasi nyata yang melindungi petani dan menjaga rantai pasok global. Melalui dialog ini, CSL menjembatani pemerintah daerah, industri, lembaga pendanaan, dan masyarakat sipil untuk mewujudkannya,” ujar Edward.
Kebutuhan menjembatani kondisi lapangan dan investasi tercermin dalam asesmen Landscape Maturity Index (MLI) 2026 yang dilakukan CSL di 10 kabupaten target. Sebagian daerah masih berada pada tahap berkembang (emerging stage), yang menunjukkan kemajuan pesat dalam tata kelola lingkungan dan kolaborasi publik-swasta. Namun, kemajuan tersebut masih dihadapkan pada tantangan pemulihan pascabencana dan risiko perubahan iklim yang memengaruhi mata pencaharian masyarakat.
Sedangkan, Dr. Beria Leimona, S.P, M.Si, Theme Leader Climate Change, Energy, and Low Carbon Development CIFOR-ICRAF, menjelaskan peran riset dan analisis lanskap dalam mitigasi risiko bencana. “Penanganan risiko bencana di tingkat lanskap membutuhkan koordinasi antarkabupaten. Kerusakan lahan, termasuk menurunnya kesehatan DAS, perlu menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan. Informasi ilmiah membantu pemerintah menyelaraskan kepentingan ekologi dan ekonomi, dengan dukungan partisipasi hingga tingkat global,” imbuh Beria.
Agar perencanaan berbasis ilmiah dapat diwujudkan di lapangan, dukungan pembiayaan perlu selaras dengan prioritas daerah. Sacha Amaruzaman, Ph.D., Senior Programme Manager Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), menyoroti pentingnya mekanisme pengurangan risiko (de-risking). “Investasi di tingkat tapak harus tepat sasaran, tidak terfragmentasi, dan selaras dengan prioritas pemerintah daerah. Pengalaman di Aceh Tamiang melalui Aceh Sustainable Working Group menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dengan perusahaan global untuk mendukung investasi bebas deforestasi, legalitas lahan petani, serta rantai pasok yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat lokal,” sebut Sacha.
Selain keselarasan pembiayaan, kesiapan petani menjadi bagian penting dalam membuka peluang investasi. Jerry Imansyah S.Si, M. Sc., Sundaland Program Director Konservasi Indonesia menyoroti tantangan produktivitas dan pendampingan di tingkat lanskap. “Di lapangan, kami masih menghadapi produktivitas yang terbatas, kecenderungan perluasan lahan, dan penerapan regulasi yang belum optimal. Konservasi Indonesia mendampingi petani menerapkan agroforestri dan restorasi agar siap mengakses peluang investasi,” ujar Jerry.
Melalui Executive Dialogue 2026, CSL berkomitmen menjembatani kebutuhan daerah, dukungan ilmiah, pembiayaan, dan pendampingan petani untuk mendorong langkah konkret serta kesepakatan model kemitraan baru. Upaya ini diarahkan untuk mendukung ekosistem komoditas yang tangguh dan berkelanjutan.
Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL) adalah inisiatif multipihak yang menghubungkan pemerintah, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pendanaan untuk mempercepat pembangunan lanskap berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, serta menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. (BasyarTupang).
#TaptengBangkit#TaptengNaikKelas#TaptengTangguh#SahataSaoloan
