Tanjabtim-Jambi | mapikornews.com — Setiap pagi, merekalah yang datang paling awal. Menyapu ruang kelas, menata alat peraga, menenangkan tangis anak, dan mendidik dengan penuh kasih. Namun di balik senyum ceria anak-anak PAUD dan TK swasta, tersembunyi kisah pahit para pengabdi pendidikan yang nasibnya masih seakan "berada di luar pagar" perhatian negara.
Mereka adalah Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik) di Kelompok Bermain, PAUD, hingga TK swasta yang dikelola yayasan. Pahlawan di garda terdepan pembentukan karakter anak usia emas, namun kesejahteraannya belum sepenuhnya menjadi prioritas kebijakan.
Bantuan dana memang mengalir ke lembaga PAUD, namun pemanfaatannya lebih banyak tertuju pada operasional dan pembangunan fisik. Sementara besaran penghasilan guru dan Tendik sangat bergantung pada kebijakan yayasan dan iuran orang tua yang tak menentu.
Akibatnya, saat guru negeri dan sekolah formal menerima jaminan dari APBN/APBD, rekan-rekan mereka di PAUD-TK swasta hanya bisa berharap pada angka yang jauh di bawah standar kelayakan. "Gaji Rp600.000 hingga Rp800.000 itu masih banyak yang terima.
Bagaimana mungkin kami bisa fokus mendidik, jika perut dan kebutuhan keluarga sendiri masih terkatung-katung?" ungkap sumber beberapa guru diwilayah Tanjabtim. Pukulan terberat datang dari jalur pengangkatan pegawai pemerintah.
Sebagian besar Tendik PAUD-TK swasta belum memiliki ruang yang layak untuk mendaftar seleksi PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. Syarat administrasi, kesesuaian bidang ilmu, dan status kelembagaan menjadi tembok tinggi yang sulit ditembus.
Padahal merekalah yang menempa kepribadian anak di usia 2-6 tahun, masa emas yang menentukan 80% perkembangan karakter manusia seumur hidup. "Kami mengabdi puluhan tahun. Murid-murid kami kini ada yang menjadi dokter, guru, hingga aparat penegak hukum.
Namun saat negara membuka seleksi, nama kami seakan tidak tercatat," keluh sumber dari kalangan pendidik PAUD-TK swasta Tanjabtim, yang dihimpun media ini, pada pertengahan Juli 2026.
Kesenjangan juga terasa dalam pengembangan diri. Beasiswa, pelatihan, dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari pemerintah masih lebih banyak menyasar guru sekolah formal.
Sementara guru PAUD-TK yayasan harus berjuang mandiri, menanggung biaya pendidikan sendiri di tengah penghasilan yang pas-pasan. Pendidikan tidak akan pernah setara jika fondasinya rapuh. Dan fondasi itu adalah guru-guru PAUD-TK yang menanam benih pertama kali.
Negara boleh membangun sekolah megah bertingkat, namun jangan pernah melupakan tangan-tangan yang merawat benih itu sejak mula. Mereka tidak menuntut disamakan dengan PNS.
Mereka hanya meminta keadilan, pengakuan atas pengabdian, penghasilan yang layak, akses PPPK Paruh Waktu, dan kesempatan berkembang setara dengan pendidik lainnya. Sebab anak-anak Indonesia berhak dibimbing oleh guru yang sejahtera.
Dan guru yang sejahtera lahir dari negara yang hadir secara adil dan merata. "Jangan biarkan mereka yang mengajar generasi pertama, menjadi generasi yang terakhir dilupakan."
Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 308 lembaga, dan lebih dari 90 persen berstatus swasta. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 277 lembaga adalah swasta.
Jika diasumsikan setiap lembaga rata-rata memiliki 4 orang guru/Tendik, maka terdapat sekitar 1.108 pendidik yang mengabdi dengan status honor yayasan, penghasilan di bawah UMR, dan tanpa jaminan kejelasan masa depan.
Angka ini menunjukkan: lebih dari 1.100 guru PAUD-TK swasta di Tanjabtim adalah tulang punggung layanan pendidikan usia dini, namun belum sepenuhnya menjadi mitra setara dalam kebijakan dan kesejahteraan.
Sudah saatnya ruang dan keadilan dikembalikan kepada mereka yang setia menanam benih masa depan bangsa. (Jdk)
