Tanjabtim | mapikornews.com — Suasana rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), memanas dan tertunda selama 55 menit, Senin (24/8/2026).
Sidang yang seharusnya berlangsung pukul 11.00 WIB di Gedung DPRD Komplek Perkantoran Bukit Benderang, baru dapat dimulai pukul 12.00 WIB, menyusul protes tegas dari anggota dewan atas ketidakhadiran sejumlah besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Agenda utama sidang tersebut adalah Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026, yang menjadi dasar penentuan postur dan arah kebijakan anggaran daerah. Ketidakhadiran puluhan pimpinan OPD langsung disambar kritikan tajam oleh Ketua Fraksi PAN H. Syamsu Alam didampingi rekan sefraksi Ariandi.
“Agenda ini sangat urgen, menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun justru OPD tidak hadir. Kami minta sidang tidak dilanjutkan,” tegas H. Syamsu Alam di hadapan pimpinan sidang.
Ia menegaskan kedisiplinan dan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif tidak boleh dipermainkan, sekaligus meminta Sekretariat Dewan memperketat sistem absensi kehadiran perangkat daerah ke depan.
Dengan nada tegas berwibawa, Syamsu juga menyampaikan arahan dari Ketua DPD PAN Tanjabtim, seluruh anggota dewan dari Partai PAN wajib mengikuti setiap agenda paripurna dan yang tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan sah akan dikenakan sanksi tegas, ungkapnya bernada lembut namun tajam makna.
Pimpinan sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Zilawati didampingi wakilnya, Hasnibah dan Siti Aminah, terpaksa menunda jalannya rapat sementara waktu.
Wakil Bupati Tanjabtim Muslimin Tanja yang hadir dari unsur Eksekutif, mendinginkan suasana di tengah adu argumen seraya meneliti daftar absensi yang sempat alot akan menentukan ketukan palu dari pimpinan sidang.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Alam Bakri, mengambil sikap moderat, meminta sidang tetap dilanjutkan. “Hari ini kita jangan saling menyalahkan, jadikan ini koreksi dan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujarnya.
Wakil Bupati Muslimin Tanja akhirnya memberikan penjelasan guna mencairkan ketegangan. “Sebagian OPD memang sedang bertugas di lokasi kegiatan di waktu yang bersamaan, mohon kiranya pimpinan sidang dapat memaklumi,” ucapnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 33 unsur OPD, hanya 21 yang dihadiri kepala dinas, 6 diwakili sekretaris dinas, sedangkan 6 lainnya sedang bertugas di lapangan maupun berhalangan sakit.
Keterlambatan dan ketegangan sidang ini menjadi sinyal keras, di tengah pembahasan penyesuaian anggaran yang krusial, kedisiplinan serta kehadiran perangkat daerah masih menjadi pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjabtim. (Jdk)
